Thursday , 12 May 2022
Home / Makro / Target Pajak Pemerintah Harusnya Lebih Realistis

Target Pajak Pemerintah Harusnya Lebih Realistis

JAKARTA – Anjloknya penerimaan pajak tahun ini harus segera ditanggapi pemerintah. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah perlu melakukan revisi target pemasukan negara sektor pajak tahun agar target realistis pajak yang ditetapkan pemerintah dianggap realistis.

“Tahun ini realisasinya hanya 82-83 persen dari target, maka sebaiknya menghitung ulang. Kalau basis sekarang hanya 82 persen, maka target naik sekitar 30 persen itu ketinggian. Nasibnya akan sama dengan tahun ini,” ujar dia dalam diskusi terbatas dengan kalangan media di Hotel Aryaduta, Karawaci,Tangerang, Banten, Kamis malam, 17 Desember 2015.

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengatakan, penerimaan sektor pajak masih menjadi sumber utama pendapatan pemerintah, namun besarnya target yang direncanakan harus sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini, sehingga ancaman pelebaran defisit anggaran atau penambahan utang tidak menjadi beban pemerintah saat target pajak tidak tercapai. “Lebih baik realistis,” ujarnya.

Dalam penyusunan target pajak tahun depan lanjut dia, pemerintah tidak bisa menetapkan target penerimaan berlandaskan keyakinan semata, namun tetap memperhatikan kondisi perekonomian saat ini mulai pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga realisasi target pajak di tahun sebelumnya. “Tidak bisa seperti tahun ini harus lebih realistis, jangan selalu bilang oh nanti bisa begini, tapi hasilnya lain,” ujarnya.

Selain melakukan revisi target penerimaan pajak, pemerintah pun sebaiknya melakukan revisi target belanja tahun depan, terutama belanja sektor yang dianggap tidak produktif atau istilahnya ‘bersayap’. Dengan upaya itu, maka kekhawatiran melonjaknya belanja tidak produktif bisa diatasi. “Itu penting seperti biaya perjalanan dinas, dan yang belakangan itu adalah terminologi rancu dan tak jelas atau bersayap,” ujarnya.

Darmin mengungkapkan, dalam penyusunan APBN 2016, masih ditemukan rencana program belanja pemerintah dengan bahasa bersayap yang dianggap tidak produktif. Kondisi ini berlangsung sejak era reformasi, atau ketika pertama kali kalangan Dewan Perwakilan Rakyat ikut dalam pembahasan program kementerian. “Tentu itu masalah besar, saat itu politik masuk ke area itu, untuk dimain-mainkan,” ujarnya.

Dengan perlakuan itu lanjut dia, tak pelak dalam beberapa penyusunan belanja tiap kementerian atau badan negara ditemukan program tidak jelas atau istilahnya ‘bersayap’. Ia mencontohkan istilah program pemberdayaan petani, namun nyatanya program itu tidak diketahui esensi serta hasil yang akan dicapai.

“Pemberdayaan petani ini apa? begitu dilihat ke dalam aneh-aneh dan tak teruku, bahkan ada KL yang seperti itu Rp 4-5 triliun itu nggak jelas peruntukannya. Begitu dihitung permintaanhya begitu mahal,” ungkap dia.

Untuk menjaga bocornya anggaran belanja negara, Presiden Joko Widodo telah meminya setiap Kementerian dan badan negara untuk merevisi program yang akan diajukannya, sehingga diketahui secara real total kebutuhan belanja yang diperlukan pemerintah. “Nantinya jadi ada ruang untuk efisienkan APBN kita tanpa harus menyentuh pengurangan cost utama,” kata dia. (Jay)

Check Also

Pengadilan Khusus Perikanan Bagi Penangkapan Ikan Ilegal

Benchmarknews.co – Menurut laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2014 Indonesia telah mengalami kerugian hingga …

Leave a Reply

Your email address will not be published.