Thursday , 12 May 2022
Home / Uncategorized / Digosok Semakin Bersinar

Digosok Semakin Bersinar

Awal Maret 2015 lalu, sebuah pernyataan nyeleneh muncul dari mulut Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika.Tiba-tiba saja politisi dari Partai Gerindra tersebut mengusik status PGN sebagai perusahaan berlabel Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Kardaya, posisi PGN saat ini sudah tak tepat disebut BUMN lantaran mayoritas sahamnya telah dimiliki oleh pihak swasta. “Parahnya, pihak swasta yang memiliki saham PGN adalah investor asing. Jadi pendapat saya, PGN lebih tepat disebut BUMN asing dan swasta,” ujarnya.

Lantaran membingungkan, pernyataan Kardaya patut dipertanyakan. Dan tak ayal banyak pihak bereaksi keras atas klaim sepihak dari pria yang cukup lama menjabat sebagai Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) tersebut. Pasalnya, statement itu sangat janggal dan dasarnya yang sangat lemah karena faktanya jumlah lembar saham PGN yang dimiliki asing -sebagaimana tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)- adalah sebesar 35,26 persen. Jadi, tak tepat kepemilikan saham oleh asing di PGN mayoritas karena jauh di bawah angka 50 persen.

Sikap tak wajar Kardaya juga langsung memantik reaksi dari pengamat sekaligus mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu. Menurut Said, dalam Undang-Undang (UU) No.19 Tahun 2003 Pasal 1 jelas disebutkan, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Sedangkan definisi perusahaan persero adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas dengan modal terbagi dalam sahamnya yang seluruh atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. “Makanya tidak usah berdebat lah. Jangan asal ngomong. Lihat dulu UU, baru berkomentar,” ujarnya.

Menurut Said, pernyataan Kardaya yang mempersoalkan kepemilikan saham BUMN oleh pihak asing juga bertentangan dengan pilihan sikap pemerintah yang gencar mendorong BUMN untuk dapat melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO). Dengan telah ditawarkan ke publik, maka kepemilikan saham oleh investor asing jelas merupakan salah satu konsekuensi logis yang tidak bisa dielakkan.

Pernyataan Kardaya juga bertentangan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang sejak terpilih pada Oktober 2014 telah berkomitmen untuk gencar mengundang investor asing agar masuk dan berinvestasi di Indonesia.

“Dengan mayoritas saham masih di tangan pemerintah, lalu apa yang perlu dikhawatirkan? Kita sekarang justru bisa lihat bahwa BUMN-BUMN yang sebagian sahamnya dipegang investor asing malah berkinerja bagus. Kalau tidak bagus, mereka (investor asing) juga tak mungkin mau,” ungkap Said.

*Semakin Seksi

Sejak tahun 2006, pemerintah mulai menggulirkan program konversi penggunaan minyak tanah ke gas dalam tabung (Liquefied Petroleum Gas/LPG). Kebijakan ini dikeluarkan seiring makin tingginya kebutuhan masyarakat akan minyak tanah, sementara biaya produksinya sangat mahal sehingga menyerap subsidi pemerintah cukup besar.

Meski saat pertama dicanangkan, tahun 2007, banyak kalangan pesimistis tetapi belakangan program tersebut boleh dibilang sukses. Terbukti, kini sebagian besar masyarakat di Indonesia cenderung menggunakan LPG untuk kegiatan rumah tangga atau kebutuhan energi lainnya.

Seiring hal itu, banyak pihak mulai mendesak pemerintah untuk mempercepat peyediaan infrastruktur jaringan gas bagi kebutuhan rumah tangga. Sehingga masyarakat tak perlu lagi menggunakan LPG, akan tetapi langsung memanfaatkan gas alam yang dialirkan ke rumah-rumah penduduk.

Selama ini, penggunaan gas alam lebih dominan ke sektor industri dan belum menyentuh masyarakat secara langsung. “Pemerintah perlu mendorong percepatan pembangunan jaringan gas bagi rumah tangga. PGN selaku BUMN harus dipastikan perannya. Ini untuk kepentingan negara dan rakyat,” ujar Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika, beberapa waktu lalu, di Jakarta.

Menurut Kardaya, Indonesia harus meniru negara-negara lain seperti Bangladesh, Pakistan maupun Iran yang sudah mengalirkan produksi gas alamnya langsung ke sektor rumah tangga. Dengan mempercayakan perluasan jaringan gas rumah tangga ke PGN, maka sebenarnya hal tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang (opportunity) bagi perusahaan itu untuk mengakselerasi bisnisnya.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga akhir 2014 jumlah jaringan langsung ke rumah tangga sekitar 73.000 unit. Di sini, ada peluang besar bagi PGN di masa-masa mendatang. Tak pelak, bila dalam tiga tahun terakhir kinerja PGN masih menunjukan performa terbaiknya.

Meskipun lebih rendah 10,15 persen dibanding tahun sebelumnya, yang sebesar USD804,45 juta, emiten pelat merah di sektor gas ini masih mampu membukukan laba bersih USD722,75 juta (Rp9,3 triliun) pada 2014. Sementara laba kotor mencapai USD1,46 miliar dari USD1,41 miliar dan pendapatan bersih PGN secara total mencapai USD3,4 miliar pada 2014 dari sebelumnya USD3 miliar.

Hingga kuartal I-2015, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun 38,07 persen menjadi USD 109,4 juta atau sekitar Rp1,41 triliun, dari periode sama tahun sebelumnya, USD176,67 juta. Sedangkan pendapatan, mencapai USD696,4 juta atau sekitar Rp9,02 triliun, sementara itu, laba operasi mencapai USD152,5 juta.

Prospek kinerja PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) diperkirakan makin positif seiring langkah perusahaan ekspansif menambah infrastruktur jaringan pipa gasnya. Analis PT Investa Saran Mandiri, Kiswoyo Adi Joe, memperkirakan pendapatan PGN akan naik 12,8 persen tahun ini dibanding proyeksi 2014. “Meski laba per saham (EPS) perusahaan, kami perkirakan tetap tahun ini,” kata Kiswoyo dalam analisisnya.

Laba per saham PGN tahun ini diperkirakan hanya tumbuh 7 persen. Angka itu lebih rendah dibanding rata-rata EPS dalam 5 tahun terakhir sebesar 10 persen. Menurut Kiswoyo, harga jual gas PGN jauh lebih murah dibanding harga jual gas elpiji milik PT Pertamina (Persero), sehingga gas milik PGN banyak diminati oleh kalangan rumah tangga. Namun perusahaan belum bisa menjangkau semua konsumen, karena terhambat ketersediaan jaringan pipa gas.

Sekretaris Perusahaan PGN, Heri Yusup, mengatakan perseroan tahun ini menganggarkan belanja modal sebesar USD800 juta (Rp 9,98 triliun). Dari angka itu, sebesar USD400-500 juta untuk pembangunan pipa transmisi dan distribusi yang bersifat multiyears tergantung kondisi lapangan, perizinan, dan ketersediaan pasokan gas. “Sisanya akan digunakan investasi melalui anak perusahaan,” ujarnya.

Menurut Heri, investasi yang dilakukan perseroan tahun ini di antaranya untuk pengembangan dan penguatan jaringan pipa gas di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Tengah, dan Batam. Perseroan juga mengembangkan pipa gas ke rumah tangga secara bertahap di beberapa lokasi.

Melihat kondisi dan peluang tersebut, pantas bila dalam beberapa waktu terakhir posisi PGN sebagai perusahaan publik seolah menjadi ‘permata’ yang diincar banyak pihak. Salah satu yang paling gencar ingin mengakuisisi PGN adalah PT Pertamina (Persero).

Check Also

Raih Peringkat 9 Perguruan Tinggi Terbaik, Universitas Pancasila Catat Berbagai Prestasi

Universitas Pancasila Raih Peringkat Sembilan Dari 50 PTS Terbaik di DKI Jakarta

JAKARTA – Lewat kerjasama dan kerja keras civitas academica Universitas Pancasila, prestasi perguruan tinggi yang …

Leave a Reply

Your email address will not be published.