Friday , 1 July 2022
Home / Keuangan & Perbankan / Agar KPR Subsidi Tidak Terhambat, Wapres Minta Rencana Akusisi BTN Syariah Ditunda | Property & Bank

Agar KPR Subsidi Tidak Terhambat, Wapres Minta Rencana Akusisi BTN Syariah Ditunda | Property & Bank

Propertynbank.com – Rencana penggabungan atau akuisisi Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) oleh bank pelat merah lainnya, yang beberapa waktu lalu menjadi topik hangat, sepertinya akan tertunda atau bahkan dibatalkan.
Pasalnya, setelah menerima masukan dari sejumlah pihak terkait atau stakeholder properti, Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma’ruf Amin menyatakan akan mendiskusikan ulang rencana penggabungan tersebut. Keputusan ini dilakukan Wapres, usai berdiskusi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Selasa, 24 Mei 2022.
“Kalau pun ada penggabungan, sistemnya belum siap. Kalau sistemnya belum siap, rencana penggabungan ini juga harus memperhitungkan konsistensi dan kelancaran penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi MBR. Selain itu, harus ada pembahasan secara tuntas agar penyaluran KPR subsidi tidak terhambat,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Paulus Totok Lusida, Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Perbankan Syariah Doddy Thahir, dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI Bidang Perbankan Syariah Royzani Sjachril.
Kehadiran pihak-pihak terkait tersebut, bertujuan untuk menjelaskan kepada Wapres tentang pentingnya peran BTN dalam mendukung ekosistem perumahan, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Wapres menegaskan, sebelum adanya akuisisi BTN Syariah ke Bank BUMN lainnya, harus ada perbaikan peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait lainnya. Pertimbangannya, kata Wapres, adalah demi keberlanjutan pengadaan perumahan, khususnya rumah bersubsidi.
“Presiden Joko Widodo juga mengamanatkan terselenggaranya program penyediaan hunian bersubsidi. Maka dari itu, kami akan menyampaikan hal ini kepada Menteri BUMN Erick Thohir karena memang tidak semudah itu menggabungkan BTN Syariah ke bank BUMN lainnya. Terutama menyangkut konsistensi penyediaan KPR rumah bersubsidi,” ungkap Wapres.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto menjelaskan, saat ini masih ada kekurangan kebutuhan hunian (backlog) sebesar 12,7 juta unit rumah. “Dalam mengatasi permasalahan ini, sudah sejak lama BTN menjadi bank yang fokus dalam mendukung program perumahan di Indonesia,” kata Iwan lebih lanjut.
Kontribusi BTN Syariah
Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida menambahkan, saat ini BTN merupakan bank penyedia KPR subsidi terbesar yakni 87 persen. Adapun total market share BTN untuk pangsa pasar KPR nasional sebesar 41 persen. UUS BTN, kata dia, sudah berkontribusi cukup besar untuk pembiayaan KPR Syariah bersubsidi rata-rata sebesar 17 persen per tahun.
Oleh karena itu, Totok Lusida berharap pemerintah tetap mempertahankan BTN, termasuk BTN Syariah sebagai bank yang fokus dalam penyediaan pembiayaan di sektor perumahan. “Kami berharap agar pemerintah tetap mempertahankan BTN Syariah. Apalagi, UUS BTN ini sudah berkontribusi relatif besar terkait pembiayaan hunian MBR di tanah air,” pungkas Totok Lusida.
<p>The post Agar KPR Subsidi Tidak Terhambat, Wapres Minta Rencana Akusisi BTN Syariah Ditunda first appeared on Property & Bank.</p>

Berita Keuangan & Perbankan | Sumber : Agar KPR Subsidi Tidak Terhambat, Wapres Minta Rencana Akusisi BTN Syariah Ditunda | Property & Bank

Check Also

Kota Tua

Arsitektur Kota Tua Jadi Potensi Utama Pariwisata di Indonesia | Property & Bank

Propertynbank.com – Indonesia dengan ragam budayanya memiliki banyak peninggalan sejarah kota yang disebut Kota Lama, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.